Tinjauan Umum Restrukturisasi Perusahaan di Indonesia

Ada banyak alasan mengapa banyak perusahaan ingin melakukan restrukturisasi di Indonesia. Karena kondisi dinamis pasar serta industri, ditambah kemajuan teknologi informasi.

perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk setiap perusahaan. Alasan bervariasi dari niat perusahaan untuk mengubah sifat bisnisnya, produk perbaikan atau bahkan perubahan, restrukturisasi manajemen, untuk masalah keuangan. Di antara alasan tersebut, beberapa dipicu oleh niat dalam dan beberapa orang lain adalah driver luar. Selain itu, semua perusahaan restrukturisasi usaha dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi perusahaan. Namun, melakukan restrukturisasi perusahaan tidak semudah kedengarannya. Setiap negara memiliki hukum sendiri untuk mengatur cara semua perusahaan di yurisdiksinya menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, setiap kecil dan ringan hal yang berubah.

Di Indonesia, ada aturan khusus mengenai restrukturisasi perusahaan, terutama yang terkait dengan urusan hukum. Berikut adalah beberapa contoh dari restrukturisasi perusahaan yang melibatkan PMA/Penanaman Modal Asing  yang umumnya terjadi di Indonesia.

Restrukturisasi perusahaan: Revisi atas atribut perusahaan

Revisi Pemegang Saham

Ketika berbicara tentang perubahan pemegang saham, aturan dasar untuk ini adalah membahas masalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pertemuan ini, semua pemegang saham harus diundang karena mereka memiliki otoritas terbesar untuk menjadi pengambil keputusan di perusahaan. Suara mereka setidaknya 51% dari saham total perusahaan. Mengingat bahwa persentase tersebut tidak terpenuhi, pertemuan lain harus diadakan dengan mengundang semua pemegang saham sekali lagi dan memastikan bahwa 1/3 dari mereka datang sehingga setiap masalah tentang perubahan pemegang saham dapat diselesaikan dan diputuskan.

Revisi nama perusahaan dan alamat

Registrasi perusahaan meliputi nama dan domisili perusahaan. Mereka adalah subyek untuk berubah. Khusus untuk nama perusahaan, sebuah PT PMA harus mengikuti saran berikutnya.

• Nama baru tidak boleh terdengar mirip dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri, lembaga pemerintah Indonesia, serta organisasi internasional.
• Nama tidak bisa semata-mata menjadi bidang industri perusahaan Anda berjalan. Anda harus setidaknya menambahkan satu kata terlebih dahulu.
• Nama harus dalam huruf abjad Latin. Hindari angka atau jenis lain dari surat untuk membuat proses mendaftar lebih mudah.
• Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam hukum, menggunakan kata-kata Indonesia sebagai nama perusahaan baru Anda disarankan untuk proses lebih halus dan lebih mudah.

Selain itu, ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana semua perusahaan harus dinamai dengan setidaknya 3 kata. Tidak hanya nama baru harus disetujui oleh Menteri, tetapi juga harus diakui oleh Badan Koordinasi Penanaman Indonesia (BKPM) dan kantor pajak.

Di sisi lain, ketika perusahaan Anda ingin mengubah lokasi, Anda perlu tahu persis apakah alamat perusahaan baru Anda berada di kawasan yang sama karena aturan yang berbeda berlaku. Ketika alamat baru berada di kawasan yang sama dengan yang lama, yang harus Anda lakukan adalah untuk melaporkan alamat baru Anda ke kantor pajak setempat sehingga mereka dapat mengubah data yang perpajakan Anda. Namun, ketika lokasi baru di daerah yang berbeda, akun perpajakan lama Anda pertama-tama harus ditutup sehingga Anda dapat membuka yang baru di alamat baru. Sebelum itu, beberapa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diperlukan, seperti izin lokasi ditandatangani oleh bupati dan kecamatan mana kantor baru Anda berada.

Revisi Modal

Dalam hal revisi modal, perusahaan dapat mengurangi atau menambah modal berdasarkan aturan yang telah dinyatakan dalam persyaratan modal minimum. Pada dasarnya, semua PT PMA wajib memiliki minimal Rp. 10 miliar (~ USD1 juta) modal, dan jumlahnya bisa lebih tinggi tergantung dari bidang industri. Ketika perusahaan Anda ingin merevisi ibukota, Anda tidak diharuskan untuk memberikan bukti saldo bank perusahaan seperti apa yang diminta ketika Anda pertama kali mendaftarkan perusahaan Anda. Sebaliknya, Anda harus menunjukkan bukti modal disetor, yang setidaknya mencapai Rp10 miliar. Hal ini karena sebagai perusahaan yang beroperasi, itu telah memiliki rekening bank perusahaan seperti perusahaan yang ada di progres pendaftaran.

Setelah itu, Anda akan perlu dokumen ini bersama dengan salinan Pasal perusahaan Pendirian dan dokumen lainnya yang akan dikirim ke BKPM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan surat persetujuan mereka.

Revisi Manajemen

Kebanyakan PT PMA di Indonesia menunjuk direktur lokal untuk memperlancar proses pendaftaran perusahaan. Sementara itu, perusahaan dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk “nyata” pemilik dan / atau sutradara untuk memiliki izin kerja hukum.

Ketika izin kerja direktur baru asing siap untuk mengambil alih PT PMA, perusahaan, melalui pertemuan RUPS, membuat keputusan nya / pengangkatannya. Seorang notaris kemudian akan mengeluarkan amandemen Anggaran Dasar. Proses berikutnya adalah untuk mendapatkan NPWP Nomor Kode (NPWP) untuk direktur ditunjuk baru atau komisaris. Salinan NPWP ini dan salinan amandemen diajukan sebagai prasyarat untuk memberitahu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Restrukturisasi perusahaan:
CATATAN PENTING UNTUK PROSES LEGAL

Sebelum PT PMA memutuskan untuk melakukan beberapa restrukturisasi, perusahaan harus diingat bahwa peraturan ketat dari Hukum Indonesia harus diikuti:

• Kepemilikan investor asing tidak melanggar salah satu yang telah ditentukan oleh Daftar Negatif Investasi (lokal dikenal sebagai DNI / PT Negatif Investasi).
• Karena pihak asing yang terlibat dalam hal ini, semua perubahan harus dilaporkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (lokal dikenal sebagai BKPM / Badan Koordinasi Penanaman Modal).
• Langkah berikutnya adalah untuk mengirimkan proposal restrukturisasi perusahaan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dikenal sebagai Kemenkumham / Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapatkan persetujuan hukum akhir.
• Setelah kementerian mengeluarkan persetujuan, notaris ditugaskan oleh perusahaan harus mengeluarkan amandemen Anggaran Dasar perusahaan PMA), dan seluruh proses telah selesai.

Dokumen-dokumen umum yang diperlukan untuk menyelesaikan proses restrukturisasi pada dasarnya semua dokumen perusahaan dan izin, termasuk salinan Kode Pendaftaran Pajak Nomor (NPWP), salinan Akta Pendirian, salinan Anggaran Dasar, dan salinan paspor yang masih berlaku.