perusahaan tambang indonesia

Panduan Singkat Terkait Sistem Perizinan Baru Bagi Perusahaan Tambang Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 4 April 2023
  • 4 minute reading time

Pemerintah Republik Indonesia belum lama ini merilis Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Penerbitan beleid ini bertujuan untuk menetapkan struktur perizinan baru terkait operasi perusahaan tambang Indonesia, termasuk mengkaji kewajiban divestasi bagi perusahaan penanaman modal asing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Aturan baru ini dipercaya memberikan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan tambang Indonesia untuk tumbuh dan berkembang.

Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia

Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

IUP dapat diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada pihak-pihak berikut berdasarkan Pasal 9 PP 96/2021:

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • Badan usaha milik swasta, yang terdiri dari badan usaha milik swasta nasional dan badan usaha milik swasta yang melibatkan penanaman modal asing
  • Koperasi
  • Usaha perseorangan (perusahaan perseorangan)

Cara Memperoleh WIUP atau WIUPK Berdasarkan Ketentuan Baru

Meski PP 96/2021, masih mensyaratkan perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau WIUP Khusus (WIUPK) sebelum memperoleh IUP atau IUPK, seperti pada peraturan-peraturan sebelumnya,  namun beleid yang baru ini menyederhanakan permohonan IUP dan IUPK dengan detail sebagai berikut:

WIUP

Proses Lelang

Lelang digunakan untuk memperoleh WIUP komoditas mineral logam dan batubara. Kementerian ESDM akan mengumumkan lelang untuk WIUP antara 14 hingga 60 hari sebelum tanggal lelang, .

Permohonan WIUP mineral bukan logam

Permohonan ke Kementerian ESDM memerlukan WIUP untuk komoditas mineral bukan logam. Pelamar harus memenuhi persyaratan administrasi berikut:

  • Menyediakan koordinat geografis yang disiapkan menggunakan sistem informasi geografis nasional
  • Membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk cadangan wilayah pertambangan dan untuk pencetakan peta
  • Memperoleh persetujuan dari pemegang IUP atau IUPK yang bersangkutan dalam hal WIUP yang diusulkan tumpang tindih dengan areal IUP atau IUPK yang ada untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam.

WIUPK

Cara pelelangan untuk mendapatkan WIUPK pada umumnya dapat disamakan dengan memperoleh WIUP. Perbedaan utamanya WIUPK dicadangkan untuk perusahaan tambang Indonesia yang berada di bawah kontrol pemerintah daerah, serta harus memiliki setidaknya tiga tahun pengalaman di bidang pertambangan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Perusahaan Tambang Indonesia

Berdasarkan PP 96/2020, kegiatan penambangan dilaksanakan berdasarkan:

(i) Nomor Induk Berusaha (“NIB”),
(ii) Sertifikat Standar, dan/atau
(iii) Perizinan, sesuai amandemen yang dibuat oleh Amandemen UU Pertambangan.

Klasifikasi izin usaha baru ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”), yang menyatakan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan tertentu diputuskan berdasarkan tingkat risiko. Berdasarkan PP 5/2021, pertambangan mineral dan batubara diklasifikasikan sebagai kegiatan berisiko tinggi yang memerlukan NIB dan izin tambahan.

PP 96/2021 menetapkan izin-izin berikut untuk kegiatan pertambangan:

  • IUP
  • IUPK
  • IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi
  • HKI
  • Izin Pertambangan Batuan (Surat Izin Penambangan Batuan, SIPB)
  • Izin Penugasan (untuk pertambangan mineral radioaktif)
  • Lisensi Transportasi dan Penjualan
  • IUP untuk Penjualan
  • Izin Usaha Jasa Pertambangan

Kewajiban Baru Bagi Perusahaan Tambang Indonesia

PP 96/2021 memberlakukan kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK, antara lain:

  • Pemegang IUP dan IUPK harus melakukan eksplorasi berkelanjutan setiap tahun dan menyisihkan persentase dari anggaran tahunan mereka untuk cadangan mineral/batubara
  • Pemegang IUP dan IUPK wajib bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional
  • Untuk melakukan kegiatan pertambangan, pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan yang harus mereka bangun sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain atau pihak lain yang memiliki jalan yang memenuhi persyaratan keselamatan pertambangan.

Bagaimana Cekindo Dapat Membantu?

Bagi investor asing yang tertarik untuk mendirikan perusahaan tambang Indonesia harus mengetahui prosedur pendaftaran dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Didamping oleh konsultan-konsultan terbaik, layanan Cekindo yang komprehensif dapat menyederhanakan proses pendirian perusahaan tambang Anda di Indonesia. Selain itu, tim profesional Cekindo juga siap membantu Anda di setiap langkah bisnis yang Anda lakukan, seperti perolehan izin usaha, layanan akuntansi, dan pelaporan pajak.

Isi formulir di bawah untuk terhubung langsung dengan konsultan kami.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Sesuai namanya, perbedaan paling mencolok dari ketiga jenis badan usaha tersebut adalah sifat bisnis dan tujuannya.

Perusahaan lokal harus lah dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan orang asing sama sekali tidak diperkenankan memiliki sedikitpun saham dalam perusahaan lokal. Perusahaan lokal tidak dibatasi untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, PT PMA terbuka untuk dimiliki oleh pemilik modal asing, namun persentasi kepemilikan sahamnya dapat berbeda-beda tergantung sektor bisnisnya -- Hubungi InCorp Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Daftar Positif Investasi.

Pengusaha asing cenderung memilih membuka kantor perwakilan terlebih dahulu sebelum mendirikan PT PMA sebagai langkah awal untuk memasuki pasar Indonesia. Perusahaan perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran dan promosi dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan langsung dan menerima pendapatan.

Proses pendirian badan usaha biasanya memakan waktu 1-1,5 bulan, dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap.

Bisa, terutama bagi para pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Untuk dapat melakukan kegiatan impor, pelaku usaha dapat menggunakan jasa undername import, atau yang biasa disebut importer of record.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.