Prosedur Mendirikan PT di Indonesia dan Struktur Organisasinya

Bagi banyak pengusaha asing, begitu mereka melakukan inkorporasi perusahaan, mereka akan beranggapan bahwa pekerjaan telah selesai. Namun, bukan demikian kasusnya. Anda bukan hanya harus memahami regulasi terkait mendirikan perusahaan di Indonesia, tetapi juga harus memahami struktur organisasi wajibnya.

Struktur organisasi di Indonesia mungkin membingungkan bagi pengusaha asing. Tetapi, jika Anda mencoba mempelajarinya dan melakukannya dengan benar, struktur organisasi yang kuat dapat meningkatkan efisiensi perusahaan secara signifikan, tak penting apakah perusahaan hanya memiliki dua atau 300 karyawan.

Anda perlu bertanya kepada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut saat membentuk struktur organisasi saat masih berada di tahap perkembangan perusahaan di Indonesia.

• Apa peran pemegang saham, direktur dan komisaris di perusahaan Anda?
• Siapa di perusahaan Anda yang memperoleh izin mengakses rekening bank perusahaan?
• Kapan dan bagaimana memberhentikan komisaris atau direktur?

Jika Anda tidak tahu jawabannya, hal terbaik untuk dilakukan adalah membaca artikel ini hingga selesai.

Baca juga: Bagaimana Mendirikan Perusahaan Patungan di Indonesia?

Struktur Perusahaan Wajib di Indonesia

Struktur perusahaan wajib di Indonesia mengacu pada susunan organisasi dan hierarki manajerial yang harus ada dalam suatu perusahaan untuk memenuhi peraturan hukum dan operasional bisnis di Indonesia. Berikut adalah hirarki struktur perusahaan di Indonesia:

• Pemegang saham
• Dewan Komisaris (BOC)
• Dewan Direksi (BOD)

Pemegang Saham Perusahaan di Indonesia

Pemegang saham berada di puncak struktur perusahaan di Indonesia. Mereka adalah pemilik yang menyuntikkan modal atau dukungan finansial dengan imbalan dividen. Fungsi utama pemegang saham adalah menyetujui keputusan penting dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan tidak terlibat dalam operasi harian perusahaan.

Pelaku usaha harus memastikan nama perusahaan atau nama PT terdaftar resmi untuk menjalankan kegiatan bisnis yang sah dan memenuhi kewajiban pajak. Setiap langkah dalam pendirian PT memastikan perusahaan beroperasi sesuai hukum dan mencapai tujuan bisnis dengan dukungan pemegang saham sebagai pemilik modal.

Dewan Komisaris di Indonesia

Selanjutnya, ada dewan komisaris atau BOC dalam bahasa Inggris. BOC mengawasi manajemn perusahaan terkait kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi. Efektivitas kebijakan juga akan dipantau oleh BOC secara terus-menerus.

Dewan Direksi di Indonesia

Dewan direksi, atau BOD dalam bahasa Inggris, merupakan pemegang saham perusahaan. Mereka memperoleh nasihat dari BOC dan bertanggung jawab akan keseluruhan kegiatan operasi dan manajemen perusahaan agar mematuhi hukum perusahaan di Indonesia. Kepatuhan dicapai melalui keputusan operasional dan strategis oleh BOD.

Pemegang saham menunjuk BOD untuk menangani kegiatan sehari-hari perusahaan. Seringkali BOD bertindak secara kolektif tetapi mereka juga dapat memberikan kekuasaan atau otoritas tertentu kepada anggota BOD.

Baca juga:

• Mendirikan Perusahaan Perdagangan di Indonesia: Peraturan, Tips, dan Trik
• Ingin Mendirikan Perusahaan di Bali? Pelajari Persyaratannya Berikut ini

Tanggung Jawab BOC dan BOD in Indonesia

Tanggung jawab utama komisaris dan direktur perusahaan di Indonesia adalah:

BOC

• Memantau kegiatan operasional dan mengawasi direktur
• Menganalisis anggaran untuk tahun finansial selanjutnya
• Memeriksa dan menyetujui laporan keuangan

BOD

• Setidaknya harus ada satu direktur warga negara Indonesia atau lokal yang ada di BOD
• Menghadapi pihak ketiga dan menjaga kemitraan dengan pemangku kepentingan
• Mewakili dan menangani perusahaan
• Melapor kepada BOC
• Menangani pencatatan dan agenda rapat RUPS dan BOD
• Mempersiapkan laporan tahunan dan dokumen keuangan lainnya
• Menjaga pencatatan pemegang saham
• Membuat keputusan mewakili perusahaan (penawaran pinjaman tidak termasuk)

Bagaimana Memberhentikan Direktur atau Komisaris

Pemberhentian direktur atau komisaris dilakukan melalui RUPS. Berikut prosesnya secara singkat:

• Surat pemberhentian akan disediakan oleh perusahaan dengan pernyataan alasan pemberhentian.
• Perusahaan lalu akan melakukan “sidang” terkait pemberhentian. Direktur atau komisaris memiliki kesempatan membela diri.
• Surat pernyataan yang ditandatangani diwajibkan sebagsi bukti bahwa kesempatan membela diri telah diberikan kepada individu yang akan diberhentikan.
• Pemberhentian difinalisasi untuk direktur atau komisaris.

Bagaimana Proses Mendirikan Sebuah Perusahaan?

Proses mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia secara umum terdiri dari 5 langkah, yaitu:

1. Pemilihan Jenis Perusahaan

Pertama-tama, Anda perlu memilih jenis perusahaan yang ingin Anda dirikan. Ada beberapa jenis perusahaan yang dapat Anda pilih di Indonesia, antara lain:

• Perseroan terbatas (PT)
• Persekutuan komanditer (CV)
• Firma
• Koperasi
• Perusahaan perseorangan

Pemilihan jenis perusahaan akan mempengaruhi proses pendirian perusahaan dan kewajiban hukum yang harus Anda penuhi.

2. Pengecekan Nama Perusahaan

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan nama perusahaan. Nama perusahaan haruslah unik dan tidak boleh sama dengan nama perusahaan yang sudah ada. Anda dapat melakukan pengecekan nama perusahaan melalui laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

3. Penyusunan Anggaran Dasar

Anggaran dasar adalah dokumen yang mengatur tentang hal-hal pokok perusahaan, seperti nama perusahaan, kegiatan usaha, modal dasar, dan organ perusahaan. Anggaran dasar harus dibuat oleh notaris dan ditandatangani oleh para pendiri perusahaan.

4. Pendaftaran Perusahaan

Setelah anggaran dasar selesai dibuat, Anda perlu mendaftarkan perusahaan Anda ke Kemenkumham. Anda dapat mendaftarkan perusahaan Anda secara online atau secara langsung di kantor Kemenkumham.

5. Pembukaan Rekening Bank

Langkah terakhir adalah membuka rekening bank atas nama perusahaan. Rekening bank ini diperlukan untuk keperluan administrasi perusahaan, seperti menerima pembayaran dan membayar tagihan.

Berapakah modal minimal untuk mendirikan PT di Indonesia?

Modal minimal untuk mendirikan PT di Indonesia cukup beragam. Biaya tersebut bergantung pada jenis badan usaha yang Anda pilih, bidang usaha, serta ukuran perusahaan Anda. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai modal dasar, persyaratan pendirian PT perorangan atau PT PMA, dan proses pendirian badan usaha lainnya, konsultasikan kebutuhan Anda dengan InCorp Indonesia.

Dasar hukum mendirikan perusahaan di Indonesia?

Dasar hukum mendirikan perusahaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT mengatur tata cara pendirian, organ, dan pembubaran PT.

Untuk mendirikan PT, pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti memiliki akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris, yang memuat nama perusahaan, bidang usaha, anggaran dasar, dan modal dasar. Akta pendirian PT ini adalah dokumen legal penting yang menandai terbentuknya perusahaan sebagai badan hukum PT yang sah.

Selain itu, perusahaan harus terdaftar dan memiliki izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Pelaku usaha juga perlu memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai dasar untuk keperluan pajak. 

Dalam pendirian PT, baik itu PT Perorangan, PT PMA (Penanaman Modal Asing), atau usaha mikro, semua persyaratan tersebut harus dipenuhi. Persyaratan ini termasuk pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum yang sah.

Apa saja prosedur dan syarat pendirian PT Perorangan 

Perbedaan antara PT Perorangan dan PT biasa adalah pada jumlah pendirinya. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang pendiri, sedangkan PT biasa dapat didirikan oleh dua orang atau lebih.

Prosedur pendirian PT Perseorangan di Indonesia:

• Pemilihan nama perusahaan
• Pengecekan nama perusahaan
• Penyusunan anggaran dasar
• Pendaftaran perusahaan
• Pembukaan rekening bank

Syarat khusus pendirian PT Perorangan di Indonesia:

• Pendiri harus warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia.
• Pemilik usaha harus memiliki modal minimal sesuai yang tertera pada regulasi di Indonesia.
• Pengusaha harus memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Dirikan Perseroan Terbatas Anda bersama InCorp Indonesia

Dirikan perusahaan Anda bersama InCorp Indonesia. Kami memiliki konsultan berpengalaman dalam membantu pelaku usaha lokal dan internasional mendirikan PT di Indonesia.

Dengan layanan kami, Anda akan mendapatkan panduan lengkap mulai dari akta pendirian PT, anggaran dasar, hingga izin usaha. Proses pendirian badan usaha akan menjadi lebih mudah dengan bantuan kami, termasuk pendaftaran dan pemenuhan persyaratan pendirian PT.Jangan ragu untuk berkonsultasi bersama kami. Isi form di bawah ini untuk mendapatkan bantuan dan panduan yang Anda butuhkan dalam mendirikan perusahaan Anda. InCorp Indonesia siap menjadi mitra terpercaya Anda dalam pendirian PT di Indonesia.