usaha jasa konstruksi

Memulai Usaha Jasa Konstruksi

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 4 minute reading time

Jika Anda berkecimpung dalam usaha jasa konstruksi, Indonesia merupakan pilihan yang tepat  untuk mengembangkan bisnis Anda. Pemerintah mengalokasikan anggaran $22,9 miliar pada 2016, terbesar yang pernah diberikan. Pengembangan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas hingga tahun 2020.

Berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI), perusahaan asing dapat memiliki perusahaan konstruksi secara bersyarat. Perusahaan bisa dalam bentuk perusahaan konsultasi, kontraktor, atau keduanya (layanan konstruksi terpadu).

Perusahaan yang menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi hanya bisa memiliki 67 dan 70 persen saham (tergantung jika Anda berasal dari negara ASEAN atau tidak). Nilai proyek tidak boleh kurang dari IDR 50 miliar (~ $3,71 juta). Jika Anda ingin membuka layanan konsultasi konstruksi, nilai proyek Anda harus lebih dari IDR 10 miliar (~ $743.605).

Hanya perusahaan lokal kecil dan sedang (SMEs) yang bisa mendirikan konstruksi bisnis dengan nilai proyek kurang dari angka diatas.

Pendirian Perusahaan

Berikut adalah langkah-langkah pendirian bisnis konstruksi di Indonesia:

1. Pilih jenis usaha jasa konstruksi yang ingin Anda dirikan

Seperti yang telah disebutkan diatas, perusahaan dapat berupa jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan/atau layanan terpadu. Dan juga, Anda harus tahu jenis badan usaha apa yang ingin Anda dirikan: kantor perwakilan usaha konstruksi atau perusahaan konstruksi PMA.

2. Klasifikasi Usaha Konstruksi Anda

Jika Anda seorang kontraktor, klasifikasi yang dimaksud berupa konstruksi sipil, konstruksi bangunan, instalasi listrik, atau konstruksi khusus. Anda juga harus memilih sub-klasifikasi bisnis Anda.

3. Cari Partner Lokal Bisnis Anda

Karena adanya peraturan dalam kepemilikan, Anda perlu mendirikan perusahaan dengan warga lokal. Struktur ini dikenal sebagai PT-PMA, atau perusahaan joint venture.

Untuk mendirikan perusahaan, Anda setidaknya membutuhkan dua pemegang saham (salah satunya warga asing). Jika orang tersebut tinggal di Indonesia, maka Anda juga memerlukan KITAS dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Perusahaan memiliki jumlah minimum investasi yang dimana 25% dari total investasi dibayarkan sebagai modal awal. Proses pendirian perusahaan membutuhkan waktu 2 bulan melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Beberapa persyaratan pendirian perusahaan:

  • Izin bisnis dan prinsipal dari BKPM
  • Surat domisisli
  • Akta pendirian yang telah diaktakan oleh notaris
  • TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

4. Mendapat KTA (Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konstruksi)

Berdasarkan kategori layanan konstruksi bisnis Anda, memiliki KTA merupakan hal yang wajib. Berikut merupakan beberapa keanggotaan:

  • Gapeksi (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), jika kategori layanan Anda merupakan kontraktor
  • Gapenri (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia), jika kategori layanan Anda merupakan layanan terpadu (EPC)
  • Inkindo (Ikatan Nasiona Konsultan Indonesa), jika kategori layanan konstruksi Anda merupakan konsultasi konstruksi

5. Memiliki Sertifikasi yang dibutuhkan

Sebagai perusahaan konstruksi, Anda harus memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) atau sertifikat entitas bisnis yang berisi data klasifikasi dan sub-klasifikasi bisnis Anda. Anda bisa mendapatkan SBU dari LPJKN (Lembaha Pengembangan Jasa Konstruksi).

Jika Anda merupakan pekerja profesional, seperti arsitek atau insinyur, Anda juga memerlukan SKA (Sertifikat Keahlian), yang bisa Anda dapatkan sebelum mengurus SBU.

Secara kesimpulan, langkah lengkap untuk mendapatkan sertifikat adalah sebagai berikut:

  • SKA (Sertifikat Keterangan Ahli)
  • KTA (Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konstruksi)
  • SBU (Sertifikat Badan Usaha)

6. Mendaftar Lisensi Binsis

Jika Anda telah memiliki SBU dan sertifikat lainnya, Anda kemudian bisa mendapatkan lisensi bisnis atau IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi).

usaha jasa konstruksi 1

Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi Cepat dengan Cekindo

Proses pendirian usaha jasa konstruksi memakan waktu selama 4 bulan di Indonesia. Akan tetapi, Cekindo dengan efisien dapat membantu Anda dan dengan harga yang efektif juga.

  1. Mengumpulkan, menilai, dan memproses seluruh dokumen Anda walaupun Anda masih berada di negara asal. Kami juga menyediakan layanan terjemahan, mengubah dokumen dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, dan sebaliknya.
  2. Kami dapat memberikan Anda surat domisili secara GRATIS. Dengan menggunakan layanan shared office dan co-working office kami di Jakarta dan Bali, Anda juga bisa mendapat keuntungan lainnya.
  3. Kami dapat membantu Anda membuka rekening bank yang dimana merupakan keharusan untuk memasukkan modal awal yang harus dibayarkan dan memudahkan proses transaksi asing.
  4. Menyediakan layanan outsourcing lengkap, mulai dari analisis dan riset pasar hingga pemilihan partner lokal, pendirin perusahaan, dan pengurusan lisensi bisnis.
  5. Mengurus visa yang sesuai dan izin kerja.

 

Cekindo juga menyediakan dua opsi pilihan untuk Anda membuka usaha jasa konstruksi. Anda dapat menggunakan kantor perwakilan (BUJKA). Tim kami terdiri dari tim spesialis yang handal dengan pengalaman dan pengetahuan yang Anda butuhkan. Kami akan dengan senang hati membantu Anda hingga keseluruhan proses.

Kami dapat membantu memudahkan proses dengan mengurangi resiko dapat terjadinya kesalahan pada permasalahan legal dan penolakan. Dengan begitu, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Ya. Tanpa dokumen tersebut bisnis anda tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja asing. Izin usaha permanen ini juga merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha dan izin impor lainnya.

Secara umum ada dua jenis, yakni izin usaha utama, dan izin utama non-utama. Izin usaha utama biasanya berlaku untuk berbagai macam industri, seperti izin usaha umum dan izin usaha industrial. Sementara izin usaha non utama bersifat tambahan dan sangat tergantung dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Izin usaha untuk operasional dan komersial adalah salah satu jenis dari izin usaha non-utama.

Sesuai namanya, perbedaan paling mencolok dari ketiga jenis badan usaha tersebut adalah sifat bisnis dan tujuannya.

Perusahaan lokal harus lah dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan orang asing sama sekali tidak diperkenankan memiliki sedikitpun saham dalam perusahaan lokal. Perusahaan lokal tidak dibatasi untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, PT PMA terbuka untuk dimiliki oleh pemilik modal asing, namun persentasi kepemilikan sahamnya dapat berbeda-beda tergantung sektor bisnisnya -- Hubungi InCorp Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Daftar Positif Investasi.

Pengusaha asing cenderung memilih membuka kantor perwakilan terlebih dahulu sebelum mendirikan PT PMA sebagai langkah awal untuk memasuki pasar Indonesia. Perusahaan perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran dan promosi dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan langsung dan menerima pendapatan.

Proses pendirian badan usaha biasanya memakan waktu 1-1,5 bulan, dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap.

Bisa, terutama bagi para pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Untuk dapat melakukan kegiatan impor, pelaku usaha dapat menggunakan jasa undername import, atau yang biasa disebut importer of record.