Home Blog Mengenal Kategori AMDAL Untuk Bisnis di Indonesia (Update 2024) Berita Hukum Terbaru | Indonesia | Pendirian Bisnis Mengenal Kategori AMDAL Untuk Bisnis di Indonesia (Update 2024) InCorp Editorial Team 30 Juli 2024 10 minute reading time Table of Contents Pengertian AMDAL Apa Saja Tujuan AMDAL? Manfaat AMDAL Apa Peran AMDAL di Indonesia? Bagaimana Contoh Penerapan AMDAL di Indonesia? Jenis AMDAL di Indonesia Jenis Usaha dan Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL di Indonesia Apa Saja Fase Persiapan AMDAL? Apa Saja Langkah-langkah untuk Memperoleh Izin AMDAL? Apa Saja Usaha yang Memerlukan AMDAL? Kegiatan Usaha Khusus yang Membutuhkan AMDAL Usaha/Kegiatan yang Dibebaskan dari AMDAL di Indonesia Apa Saja Kategori AMDAL? Proses Screening untuk Menentukan jika Usaha/Kegiatan Membutuhkan AMDAL Mengapa InCorp Indonesia untuk Konsultasi AMDAL? Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan kerangka kerja baru untuk Analisis Dampak Lingkungan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan atau AMDAL di Indonesia. Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2021 melengkapi peraturan baru tersebut yang membahas tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memperoleh Analisis Dampak Lingkungan atau Kajian Dampak Lingkungan (KADAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan, Studi Kelayakan Lingkungan (SKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Pernyataan Kemampuan untuk Mengelola dan Memantau Lingkungan. Regulasi baru tersebut diterbitkan untuk meningkatkan iklim bisnis di Indonesia. Kerangka kerja yang baru menyediakan sistem yang lebih terdefinisi dan terperinci yang mencakup Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) perlindungan lingkungan, yang dikategorikan ke dalam bidang-bidang tertentu yang tercantum di bawah ini: Persetujuan lingkungan; Perlindungan dan pengelolaan kualitas air, udara, dan laut; Pengendalian kerusakan lingkungan; Pengelolaan limbah; Dana jaminan untuk restorasi fungsi lingkungan; Sistem informasi lingkungan; Pengembangan dan pengawasan; dan Pemberlakuan sanksi administratif. Pengertian AMDAL Apa itu AMDAL? AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Apa Saja Tujuan AMDAL? Penetapan regulasi AMDAL dilakukan untuk mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dari pemerintah. Berikut merupakan beberapa tujuan AMDAL secara umum adalah sebagai berikut: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hal ini merupakan tujuan utama sekaligus latar belakang diterapkannya AMDAL. Melihat kondisi lingkungan yang semakin buruk baik akibat kegiatan bisnis maupun non-bisnis maka diperlukan peningkatan kualitas lingkungan yang dimulai dari AMDAL. Memberi Rekomendasi Perencanaan Kegiatan Usaha AMDAL digunakan sebagai acuan rekomendasi atau saran dalam membangun kegiata usaha agar tidak merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan mengacu pada rekomendasi AMDAL, pekaku usaha dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup selama menjalankan kegiatan usaha. Memberikan Izin Kegiatan Usaha AMDAL merupakan salah satu syarat utama untuk mendirikan kegiatan usaha. Dengan adanya informasi mengenai lingkungan hidup dalam AMDAL, pemerintah dapat mengambil keputusan apakah suatu kegiatan pembangunan atau usaha dapat dilaksanakan. Mengidentifikasi Dampak Lingkungan AMDAL membantu identifikasi terhadap potensi dampak dari kegiatan tertentu kepada lingkungan sehingga dampak ini dapat dikelola dengan baik. READ MORE:Izin Air Bali: Standar Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah untuk Hotel dan RestoranAudit Air Limbah untuk Hotel, Villa dan Restoran di Indonesia: Sebuah Panduan Mengembangkan Alternatif AMDAL memastikan bahwa kegiatan bisnis menganalisa alternatif yang dinilai paling ramah lingkungan dan memberikan dampak negatif yang paling minimal. Menyediakan Informasi tentang Lingkungan Hidup AMDAL dapat menjadi pusat informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat umum. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya proses pembangunan atau kegiatan usaha, serta merasa aman dengan keadaan lingkungan yang terjaga. Melibatkan Partisipasi Masyarakat Mengundang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan menghadapi isu lingkungan global. Membangun Kesadaran Lingkungan Meningkatkan kesadaran dari para pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas akan pentingnya kualitas lingkungan untuk jangka panjang. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan AMDAL juga bertujuan untuk memberikan opsi pengambilan keputusan yang lebih luas yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang bijaksana serta dampak kepada lingkungan. Menjadi Dokumentasi Legal Pelaksanaan Pembangunan AMDAL digunakan sebagai dokumentasi legal dan ilmiah bagi pemerintah maupun pemilik proyek untuk membuktikan bahwa sebuah kegiatan usaha tau pembangunan tidak merusak lingkungan hidup di sekitarnya. Manfaat AMDAL Berdasarkan Undang-Undang No. 32/2009 AMDAL memiliki asas manfaat yang menjelaskan bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Bagi pelaku usaha, AMDAL diperlukan untuk kegiatan usaha yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada. Dengan pelaksanaan AMDAL bagi pelaku usaha juga dapat mendorong kepercayaan dari pemangku kepentingkan terhadap perusahaan terkait kualitas lingkungan hidup dan keberlangsungan serta keberlanjutan. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam AMDAL, manfaat yang diberikan oleh AMDAL dapat dirasakan baik oleh pemerintah, pemilik modal, pemilik proyek dan masyarakan umum. Manfaat-manfaat tersebut antara lain : Pihak yang TerlibatManfaat AMDALPemerintah– Wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup– Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan– Memastikan berjalannya pembangunan yang berkelanjutan– Mengambil keputusan terhadap pengelolaan lingkunganPemilik Modal– Mempermudah bank untuk memberikan pinjaman modal– Pemilik modal yakin untuk menginvestasikan modal pada sebuah proyekPemilik Proyek– Memberikan kepercayaan bahwa proyek pembangunan tidak mencemari lingkungan– Menyediakan informasi perihal keadaan lingkungan di sekitar proyek– Memastikan kelancaran jalannya proyek sesuai Undang-Undang yang berlaku– Memberikan solusi dari permasalahan lingkungan yang muncul di kemudian hariMasyarakat– Masyarakat mengetahui rencana pembangunan atau kegiatan– Masyarakat dapat terlibat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan– Masyarakat dapat menilai potensi kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan– Masyarakat memiliki andil selama jalannya kegiatan pembangunan Apa Peran AMDAL di Indonesia? Dasar hukum pelaksanaan AMDAL di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup. Sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diberikan, pelaksanaan AMDAL memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dan pembangunan di Indonesia Meminimalisir serta menghindari dampak negatif terhadap lingkungan Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Memperkirakan potensi dampak lingkungan di masa yang akan datang Melakukan evaluasi dampak terhadap lingkungan hidup Mempelajari hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan Bagaimana Contoh Penerapan AMDAL di Indonesia? AMDAL umumnya diperlukan untuk kegiatan yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan. Penerapan AMDAL di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Nomor 32 Tahun 2009. Berikut merupakan contoh penerapan AMDAL dalam skenario yang mungkin memerlukan AMDAL: Pembangunan Pabrik atau Kawasan Industri Baru Pembangunan Pusat Perbelanjaan Besar Pembangunan Gedung Perkantoran di Area Pemukiman Pembangunan Apartemen Tinggi di Pusat Kota Penggantian Jalur Transportasi Umum Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan Pengembangan Area Wisata dan Rekreasi Pembangunan Bendungan atau Waduk Proyek Pemulihan dan Pengelolaan Air Tanah Proyek Restorasi Ekosistem Penggantian Metode Pertanian Konvensional Pendirian Usaha Peternakan di Daerah Padat Penduduk Perluasan atau Pendirian Area Tambang Pembangunan Pembangkit Listrik Dalam melaksanakan kegiatan contoh AMDAL tersebut memerlukan evaluasi AMDAL untuk memahami dan memertimbangkan potensi dampak pada lingkungan. Jenis AMDAL di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, jenis AMDAL yang berlaku di Indonesia terbagi atas dua, yaitu: AMDAL Tunggal AMDAL Tunggal merupakan bentuk kegiatan usaha dengan wewenang yang dimiliki oleh satu instansi atau perusahaan yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai kegiatan usahanya AMDAL Multisektoral AMDAL Multisektoral adalah hasil studi perihal dampak penting pelaksanaan kegiatan usaha atau pembangunan yang telah direncanakan terhadap lingkungan hidup dengan melibatkan lebih dari satu instansi atau perusahaan penanggung jawab. Jenis Usaha dan Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL di Indonesia Kegiatan usaha yang berdampak buruk signifikan terhadap lingkungan harus memperoleh AMDAL, termasuk yang memenuhi syarat-syarat berikut: Eksploitasi sumber daya alam (terbarukan dan tidak terbarukan) Perubahan lanskap dan bentuk lahan Kegiatan yang berpotensi menyebabkan polusi emisi dan/atau degradasi lingkungan Kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan alamiah, lingkungan sosial, atau lingkungan buatan Kegiatan yang berpotensi mengganggu pelestarian sumber daya alam dan/atau perlindungan kawasan budaya Apa Saja Fase Persiapan AMDAL? Selama persiapan AMDAL, penanggung jawab perusahaan harus memperoleh tiga jenis dokumen AMDAL secara khusus: Formulir Terms of Reference; Pernyataan Dampak Lingkungan (Andal); Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Apa Saja Langkah-langkah untuk Memperoleh Izin AMDAL? Langkah-langkah berikut harus diikuti untuk memperoleh dokumen-dokumen yang disebutkan sebelumnya: Partisipasi masyarakat berlaku secara eksplisit untuk masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari usaha/kegiatan; Pemeriksaan Terms of Reference oleh pejabat yang berwenang; Menyiapkan dan mengajukan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada otoritas. READ MORE:Pasokan Air dan Sanitasi yang Kurang Optimal di Indonesia: Peluang Bisnis Apa Saja Usaha yang Memerlukan AMDAL? Beberapa rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (SPPL) sebagai prasyarat wajib: Transportasi Teknologi satelit Pekerjaan umum dan perumahan Industri Pariwisata Pertanian Energi nuklir Kesehatan Perikanan dan urusan maritim Listrik Lingkungan dan kehutanan Energi dan sumber daya mineral Telekomunikasi Kegiatan Usaha Khusus yang Membutuhkan AMDAL Regulasi juga menyebutkan kegiatan khusus di mana bisnis harus memperoleh AMDAL wajib di Indonesia: Kegiatan yang dilakukan di daerah yang berdekatan langsung dengan kawasan yang dilindungi Kegiatan yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung berdasarkan bukti ilmiah Bisnis atau Kegiatan yang Dikecualikan dari AMDAL di Indonesia Beberapa bisnis dan kegiatan dikecualikan dari kewajiban memperoleh AMDAL di Indonesia: Penelitian dan pengembangan teknologi nonkomersial Eksplorasi yang tidak mengubah lanskap atau bentuk lahan; pengembangan ilmiah nonkomersial yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; kegiatan yang mendukung pelestarian kawasan lindung Lokasi kegiatan yang termasuk dalam KLHS; lokasi kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan hutan tanaman untuk perlindungan ekosistem gambut; lokasi kegiatan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana Bisnis/kegiatan yang melibatkan kawasan ekonomi khusus, pelabuhan, kawasan perdagangan bebas, dan kawasan industri Kegiatan restorasi lingkungan di area yang tidak berlisensi Meskipun terkecuali dari AMDAL wajib, bisnis tetap perlu mengajukan izin yang relevan. Izin-izin penting ini adalah UKL-UPL atau SPPL. Usaha/Kegiatan yang Dibebaskan dari AMDAL di Indonesia Mengenal kategori AMDAL, tidak semua jenis dan kegiatan usaha perlu memiliki AMDAL agar bisa beroperasi dengan baik. Berikut adalah beberapa jenis usaha dan kegiatan usaha dibebaskan dari AMDAL: Riset dan pengembangan teknologi non komersial Eksplorasi yang tak mengubah lanskap atau bentuk tanah; riset dan pengembangan non komersial yang tak mengganggu fungsi area yang dilindungi; aktivitas yang mendukung preservasi area yang dilindungi Lokasi kegiatan yang termasuk dalam KLHS; lokasi kegiatan yang terkait penggunaan hutan kayu untuk perlindungan ekosistem lahan gambut; lokasi kegiatan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana alam Usaha/kegiatan yang melibatkan zona ekonomi khusus, pelabuhan, area bebas dagang dan area industri Kegiatan untuk restorasi lingkungan di area tak berlisensi Bisnis-bisnis masih perlu mengajukan izin terkait meskipun dibebaskan dari AMDAL wajib. Izin penting yang dimaksud adalah UKL-UPL atau SPPL. Apa Saja Kategori AMDAL? Semua sektor dan kegiatan usaha yang mewajibkan AMDAL dibedakan menjadi beberapa kategori AMDAL, tergantung pada tingkat dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan: Kategori A: sektor dan kegiatan usaha yang sangat sensitif dan kompleks dengan nilai kumulatif > 9 Kategori B: sektor dan kegiatan usaha yang cukup sensitif dan kompleks dengan nilai kumulatif 6-9 Kategori C: sektor dan kegiatan usaha yang tak sensitif atau kompleks dengan nilai kumulatif <6 READ MORE:Ketahui Lebih Lanjut Cara Mendapatkan Izin Membuka Restoran di Indonesia Proses Screening untuk Menentukan jika Usaha/Kegiatan Membutuhkan AMDAL Dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang diajukan harus dinilai oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan mengenai masalah administratif dan substansial. Jika dokumen Andal dan RKL-RPL telah lolos dari tahap penilaian substansial, maka Tim akan melakukan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian kelayakan, Tim akan mengeluarkan rekomendasi apakah layak secara lingkungan atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa periode maksimum untuk penilaian substansial dokumen Andal dan RKL-RPL serta penilaian kelayakan ditetapkan selama 50 hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lolos tahap penilaian administratif. Mengapa InCorp Indonesia untuk Konsultasi AMDAL? InCorp Indonesia hadir untuk membantu Anda dalam memberikan rekomendasi perihal pengajuan izin usaha yang mengacu pada AMDAL untuk bisnis Anda. Konsultan AMDAL kami yang tersertifikasi siap memberikan konsultasi perihal perancangan dokumen AMDAL secara efektif dan efisien Konsultan AMDAL terpercaya: Tim konsultan AMDAL kami memiliki pengalaman yang profesional di bidang perencanaan AMDAL untuk memastikan penanganan urusan bisnis yang baik dan transparan. Pelayanan sesuai kebutuhan: Layanan AMDAL kami akan menyesuaikan dengan tujuan strategis bisnis Anda. Hemat biaya dan waktu: Anda dapat lebih fokus pada strategis bisnis Anda dengan mempercayakan tim kami untuk perancanaan AMDAL yang lebih sederhana dan komprehensif. Masih bingung dengan persyaratan AMDAL? Silakan menghubungi kami melalui form di bawah ini. Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.