Ajukan Kepemilikan Tanah & Bangunan di Indonesia

Mendapatkan hak atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia dapat memberikan tantangan bagi warga negara asing (WNA). Meskipun begitu, membeli bangunan di Indonesia dapat dilakukan secara cermat dengan melengkapi dokumen penting dan sumber daya yang tepat. Cekindo dapat membantu mempercepat proses kepemilikan tanah dan bangunan.

Kepemilikan Tanah & Bangunan di Indonesia

Memiliki beragam peluang bisnis, Indonesia kerap kali terpilih sebagai negara tujuan investasi asing di Indonesia. Salah satu sektor yang tengah berkembang adalah industri konstruksi. Pada tahun 2021, market size industri konstruksi di Indonesia mencapai nilai $238 milyar dan diperkirakan untuk bisa meningkan secara bertahap lebih dari 5% selama 4 tahun mendatang.

Proyeksi pasar terhadap industri konstruksi di Indonesia juga meningkatkan ketertarikan investor dalam menghadirkan lapangan kerja baru. Dengan proyeksi bisnis yang menjanjikan, para investor asing juga mulai merasa diuntungkan terkait regulasi kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri No. 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa WNA yang memiliki dokumen imigrasi yang sah dapat memiliki rumah tapak atau rumah susun sesuai dengan jenis bangunan atau lahan berdasarkan ketentuan berikut:

1. Rumah tapak

  • Kepemilikan rumah mewah berdasarkan hukum dan regulasi terkini
  • Lahan yang mendapatkan izin sebagai tempat tinggal perseorangan atau keluarga
  • Jika bangunan di atas lahan memiliki dampak positif terhadap ekonomi dan sosial
  • Pemilik rumah WNA mendapatkan izin dari kementrian terkait
  • Kepemilikan tempat tinggal untuk perwakilan WNA

2. Rumah susun komersial

InCorp Indonesia akan mempersiapkan dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kepemilikan lahan dan bangunan bagi WNA.

Sertifikat Lahan dan Bangunan di Indonesia

Proses kepemilikan lahan dan bangunan di Indonesia tidak berhenti ketika transaksi selesai. Sertifikasi perlu dilakukan untuk memastikan keabsahan kepemilikan tersebut. Undang Undang Agraria menyebutkan beberapa regulasi terkait sertifikasi dan hak atas lahan di Indonesia.

Mekanisme Harga Kepemilikan Lahan & Bangunan untuk WNA di Indonesia*

Selain pemenuhan dokumen, WNA perlu untuk memperhatikan dan mematuhi mekanisme harga yang ditetapkan untuk memastikan kepemilikan lahan dan bangunan di Indonesia secara sah. Mekanisme harga di setiap daerah di Indonesia cukup beragam.

No Propinsi Nilai Minimum untuk Dibeli oleh Orang Asing
Rumah Tapak Perumahan Bertingkat
1 Jakarta IDR 10 milyar IDR 3 milyar
2 Bali IDR 5 milyar IDR 2 milyar
3 Batam IDR 3 milyar IDR 1 milyar
4 Banten IDR 5 milyar IDR 2 milyar
5 Jawa Timur IDR 5 milyar IDR 1.5 milyar
6 Jawa Barat IDR 5 milyar IDR 1 milyar
7 D.I Yogyakarta IDR 5 milyar IDR 1 milyar
8 Jawa Tengah IDR 3 milyar IDR 1 milyar
9 Nusa Tenggara Barat IDR 3 milyar IDR 1 milyar
10 Sumatera Utara IDR 3 milyar IDR 1 milyar
11 Kalimantan Timur & Sulawesi Selatan IDR 2 milyar IDR 1 milyar
12 Propinsi Lainnya IDR 1 milyar IDR 750 juta

Secara profesional, InCorp Indonesia akan mempersiapkan rencana yang tepat dan aman untuk investasi di sektor lahan dan bangunan di Indonesia.

*Skema harga dapat berubah sewaktu-waktu.

InCorp Sebagai Solusi untuk Kepemilikan Lahan & Bangunan di Indonesia

1
LAYANAN MENYELURUH

InCorp Indonesia menawarkan layanan menyeluruh dalam mendapatkan sertifikat yang sesuai serta dokumen tambahan untuk pemenuhan kepemilikan lahan & bangunan.

2
SOLUSI TERINTEGRASI

WNA yang membutuhkan kepemilikan lahan & bangunan di Indonesia perlu melampirkan dokumen yang sah. InCorp Indonesia dapat membantu untuk proses dokumentasi tersebut.

3
LAYANAN KONSULTASI LENGKAP

InCorp Indonesia menawarkan layanan konsultasi lengkap sebelum memastikan investasi di pasar lahan & bangunan.

Fill the form to download “List of Land Ownership Rights in Indonesia”

This site is registered on wpml.org as a development site.